jfid- Anggota DPR RI H. Syafiudin Asmoro mengingatkan agar anggaran sekitar Rp 160 miliar yang telah disepakati pihak Legislatif dengan eksekutif pada APBN 2021 tidak dialihkan terhadap daerah di luar Madura pasca Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
BPWS sendiri diketahui telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi bersama 9 lembaga non struktural lainnya yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 112/ 2020. Kepres tersebut ditandatangani pada 26 Nopember 2020.
“Anggaran yang menjadi hak warga Madura jangan dialihkan ke daerah lain. Dengan pembubaran BPWS ini, 160 miliar itu tetap menjadi Hak warga madura,” tegas Anggota Komisi V DPR RI itu kepada jurnalfaktual.id. Selasa, 1 Desember 2020.
“Kalau peruntukan (anggarannya itu) terserah eksekutif. artinya jika ada revisi yang penting ada pemberitahuan kepada komisi V,” imbuhnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, setelah BPWS bubar otomatis anggaran yang diperuntukan untuk lembaga tersebut kembali terhadap negara dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Syafiudin tidak mempersoalkan jika ada perubahan item penggunaan anggaran Rp 160 miliar tersebut pasca BPWS bubar. Namun ia menekankan agar uang tersebut tidak dialihkan ke daerah lain, yakni tetap untuk pembangunan madura.
“Misal begini, kemarin Item nya ABCD, kalau sekarang BPWS dibubarkan uang itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya tidak mau berpikir ini untuk apa, terserah eksekutif. Namun jangan dialihkan ke daerah lain (diluar madura),” pintanya.
Menurut Syafiudin, Keberadaan BPWS selama 7 tahun belakangan memang progres kebijakan dan pelaksanaan program pembangunannya kurang maksimal. Prameternya kata dia dilihat dari pengembalian anggaran terhadap kas negara.
“Banyak program tidak terealisasi. Itu acuhan kita bahwa BPWS secara progres kurang bagus,” ujarnya.
Meski demikian Syafiudin mengaku secara peribadi tetap berkeinginan memperkuat BPWS. Bahkan Ia sempat mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk memperkuat BPWS, dengan dasar khusnudzon, pemerintah pusat ingin membangun madura.
Surat itu sambung Safiudin, dijawab oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto melalui balasan surat dengan nomor: IPW/82/M.EKON/03/2020 bahwa kelembagaan BPWS akan dikuatkan dan diperluas kewenangannya. Namun lagi- lagi janji pemerintah pusat tersebut tidak sesuai.
” Mudah- mudahan 1 atau 2 bulan kedepan ada suatu kebijakan substansial. Apakah melalui terbitan Perpres kawasan ekonomi khusus (KEK) atau yang lain, dan ini harus secepat mungkin agar masyarakat madura tidak bergejolak, karena selama ini kita lihat madura betul- betul dianak tirikan,” kata dia.
Pria yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh blater di pulau madura itu menyayangkan balasan surat kementerian yang awalnya menyatakan akan memperkuat serta menambah wewenang BPWS, namun nyatanya tidak sesuai.
“Kami menyayangkan janji terkait surat pribadi tidak dibubarkan, bahkan di perluas kewenangannya, dan kesejahteraan masyarakat madura di tingkatkan, tapi kenyataannya tidak sama. Yang paling penting posisi anggaran 160 miliar jangan dialihakan, harus tetap untuk masyarakat madura,” tutupnya.
Laporan: Syahril Abdillah
