jfID – Tumbuh-kembangnya sebuah peradaban ternyata tergantung pula oleh satu hal: kambing-hitam. Pada rezim nazi, hal itu adalah “Yahudi.” Pada era orde baru di Indonesia, hal itu adalah “komunis,” “cina” ataupun “kafir.” Bagaimana di masa sekarang, ketika batas geografis dan administratif seperti tak berarti lagi, ketika prinsip autochthony yang merupakan kerangka sebuah masyarakat tak digubris lagi atas nama prinsip agama tertentu yang dianggap setiap aspeknya likulli makan wa zaman dan prinsip kebangsaan yang kebablasan dalam praktiknya sehingga tak mengindahkan lokalitas budaya suatu daerah?
Sejak tahun 2017, ketika bersinggungan dengan isu-isu seputar radikalisme dan terorisme, saya mengamati pula berbagai konflik di suatu daerah yang sifatnya ternyata semu, hanya terjadi pada tataran simbolik dan psikologis (Lapis-Lapis Kejahatan: Menguak Mekanisme Infiltrasi dan Pelenyapan Jejak Terorisme dalam Film Non-Stop, Heru Harjo Hutomo dan Ajeng Dewanthi, https://jurnalfaktual.id/webdev). Sementara konflik sesungguhnya yang sifatnya fisik terjadi di daerah lainnya. Hal ini secara sekilas tampak seperti diseminasi konflik agar meluas dan mencapai efek yang massif.
Tapi ternyata tak demikian adanya, seringkali suatu daerah yang konfliknya pada dasarnya bersifat semu adalah tempat pengalihan—untuk tak menyebutnya pembuangan—konflik yang sesungguhnya yang terjadi di daerah lainnya. Dalam hal ini, daerah tersebut pada akhirnya menjadi kambing-hitam atas segala konflik yang dalam kenyataannya tak ada wujud fisiknya. Tapi meskipun pada tataran kenyataan konflik itu tak ada, masyarakat dan daerah yang bersangkutan tetap kena imbasnya, paling tidak adalah pada citra daerah dan karakternya. Sehingga daerah yang merupakan sumber konflik yang sesungguhnya seperti tertutupi oleh konflik semu yang terjadi di suatu daerah yang dikambinghitamkan.
Saya pikir memang sudah menjadi tabiat dasar manusia untuk mencari dan menetapkan kambing-hitam atas segala sesuatu yang kita rasakan dapat menjadi alibi bagi suatu ketakbecusan. Manusia selalu mengidealkan sesuatu. Etika yang dianutnya, apapun bentuknya, selalu berkisar pada logika oposisi biner: baik-buruk, benar-salah, suci-najis, dst. Tapi lacur, idealitas itu selalu berjalan beriringan dengan apa yang saya sebut sebagai modus perendahan (debasement). Taruhlah prinsip autochthony yang menjadikan daerah tertentu memiliki karakter yang khas dan otonomi diri. Seumpamanya karakter yang lugas dan tegas yang bagi sistem budaya tertentu dianggap tak elok atau tak baik, karena kelugasan dan ketegasan menandakan kekeruhan rasa pangrasa. Padahal, pandangan ini adalah sebentuk kebohongan belaka dimana dalam sebuah pepatah disebutkan bahwa “Becik ketitik alane ketara.”
Dalam hal ini saya memiliki sebuah lelucon, perhatikan kentut yang biasanya bersuara keras yang ternyata tak bau, tapi kentut yang bersuara lembut justru sangat menyengat baunya. Barangkali, inilah makna asli pepatah yang berkaitan dengan kejahatan yang disembunyikan yang bagaimana pun rapatnya penutupannya pasti akan terhidu juga, “Becik ketitik alane mambu.” Padahal kisah wayang purwa Jawa justru malah menempatkan karakter seperti Wrekudara, Wisanggeni ataupun Anantasena, sebagai sosok-sosok yang menjadi kelangenan Dewa Ruci dan Sang Hyang Wenang, dewa tertinggi yang dapat digambarkan dalam wayang.
Dengan berkaca pada hal di atas, dan pada fakta kemajemukan budaya di Indonesia, maka saya pikir sudah semestinya kajian budaya menjadi garda terdepan dalam berbagai pendekatan agama, politik, ekonomi, bencana, dst. Agar orang tak salah dalam menerapkan ukuran pada orang lainnya atau daerah yang satu pada daerah lainnya yang akan mencerabut autochthony masing-masing sehingga sebuah masyarakat akan tumbuh tanpa kerangka yang akan mengakibatkannya rapuh dan bahkan lenyap terjajah. Penjajahan di hari ini tak berlangsung pada tataran fisik sebagaimana di masa silam (dominasi), tapi pada tataran simbolik dan paradigmatik yang berada di wilayah tak tampak (hegemoni). Para serdadu penjajahnya pun tak lagi orang-orang yang tegap dan kuat secara fisik, tapi yang cerdik dan pandai menyembunyikan diri. Semua, dalam kosakata orang-orang desa, berlangsung dengan cara “nyilit” atau main belakang yang kerap dikendalikan dari jauh.
(Heru Harjo Hutomo/ penulis kolom, peneliti lepas, menggambar dan bermain musik)
