jfID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menunda proses pelaksanaan wawancara sensus penduduk tahun 2020.
Penundaan itu lantaran terkendala adanya pandemi virus corona desease atau Covid 19. Demikian disampaikan Kepala BPS Bangkalan, Widarto Adisiswanto.
Menurut dia, sebetulnya sensus penduduk sudah dirancang secara online dimulai dari 15 Februari hingga 31 Mei 2020. Karena ada Covid-19, proses wawancaranya kemudian ditunda sampai bulan September.
Dengan keadaan yang saat ini, sambung Widarto, tidak memungkinkan untuk wawancara, sehingga kegiatan wawancara ini akan dialihkan ke sistem online.
“Tatap muka kan gak mungkin sehingga yang memungkinkan hanya online saja,” ujarnya kepada jurnalfaktual.id saat ditemui diruangannya, Rabu, 17 Juni 2020.
Pihaknya kata dia saat ini sedang merencanakan untuk merekrut tenaga yang digunakan untuk online. Namun, lanjut dia, belum ada petunjuk dan akan menunggu dari BPS pusat.
Widarto melanjutkan, informasi yang utama, dia akan mengoptimalkan kinerja Satuan Lingkungan Setempat (SLS), kalau di kota SLS itu seperti RT sedangkan kalau di desa Kepala Dusun (Kadus).
“Lah itu nanti akan dioptimalkan untuk membantu kerja online, jadi nanti setiap ketua SLS itu akan membantu sistem sensus online di bulan September,” kata dia.
Perihal sistem online ia mengaku, di Bangkalan tidak semua wilayah di Desa bisa diakses secara online sehingga nanti proses sesus penduduknya dia akan melakukan pemeriksaan bersama petugas khusus yang akan dibentuk oleh BPS.
“Kita persiapkan semua, baik dari hasil online juga dari Dinas Kependudukan, yang sudah ada dikumpulkan kemudian di prin dibuatkan daftar penduduk, setelah itu petugas yang sudah dilatih menggunakan online nanti kita cocokkan untuk melakukan koordinasi bersama ketua SLS tadi,” ujarnya.
Sementara itu, meski anggaran terkena refocusing Widarto akan tetap melaksanakan sesus meski dengan anggaran yang semula dari pusat 4 Triliun dipanggas 3 Triliun untuk penangan Covid-19 menjadi 1 Triliun.
“Sebelum anggaran di ploting itu dulu mencukupi sekarang sudah tidak mencukupi, karna dulu dirancang untuk sesus penduduk dengan dana 4 Triliun sekarang hanya di danai 1 T saja yang barangkali digunakan se Indonesia gituya, nanti disesuaikan dengan berapa jumlah petugasnya dan sebagainya,” pungkasnya.
Laporan: Imam Faiq
