jfID – Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah meminta agar nasib ribuan lembaga pendidikan pesantren selama pandemi Covid-19 diperhatikan, terlebih dengan rencana kebijakan pemerintah pusat yang hendak memberlakukan konsep kehidupan new normal.
“pesantren merasakan dampak langsung Covid-19, baik kegiatan pembelajaran, kesehatan ataupun ekonomi” kata H. Ahkam, S.Ip Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Sabtu (30/5/2020).
Diketahui, kehidupan dan keberadaan Pesantren, serta ribuan santri, pengajar dan masyarakat menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren.
Selain itu juga, H. Ahkam menyoroti kondisi sarana dan prasarana Pesantren, yang belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal, seperti pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) beserta tenaga medis dan alat medis serta lainnya.
“sarana prasarana belum memenuhi standar protokol Covid-19, termasuk MCK, wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, APD, hand sanitizer, dan masker” jelasnya.
H. Ahkam menambahkan, kebutuhan lain berupa penambahan ruangan untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing, juga harus diperhatikan.
“kondisi ini harus segera diantisipasi dan dicarikan solusi,” tambahnya.
Menurut H. Ahkam, jika kondisi Pesantren seperti disebutkan dibiarkan tanpa tindakan real maka, Pesantren dengan potensinya akan mendapatkan masalah.
“penyiapan SOP atau Prosedur Tetap (Protap) beserta Juklak dan Juknisnya, baik dalam bentuk buku saku atau apapun, tentang kegiatan belajar mengajar Pesantren di masa new normal” tuturnya.
Lebih lanjut H. Ahkam menekankan juga untuk pengalokasian anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk Pesantren selama masa new normal.
