SUMENEP jf.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi. Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Keempat pejabat tersebut dipercaya mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkab Sumenep. Mereka adalah Dadang Dedy Iskandar yang dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bupati Achmad Fauzi mengatakan, rotasi dan pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari penguatan organisasi pemerintahan daerah. Pergantian pejabat diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, para pejabat baru tidak boleh membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Mereka harus segera memahami tugas, persoalan, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Visi dan misi pemerintah daerah, kata Fauzi, harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret, terukur dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Integritas dan Profesionalisme Jadi Sorotan
Bupati menegaskan bahwa jabatan pimpinan OPD bukan sekadar posisi administratif. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga integritas, profesionalisme dan komitmen dalam menjalankan amanah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk mendorong penataan kawasan permukiman, penyediaan hunian yang layak, serta peningkatan pelayanan sektor perhubungan.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut mampu menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi yang baik dengan berbagai unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun kekuatan politik.
Untuk BPBD, Bupati meminta adanya penguatan sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Respons terhadap bencana harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sedangkan Satpol PP mendapat tugas untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah. Namun, langkah penertiban diminta tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
Diminta Perkuat Kolaborasi
Selain memahami tugas masing-masing, para kepala OPD baru juga diminta membangun koordinasi lintas sektor. Bupati menilai persoalan pemerintahan semakin kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu organisasi perangkat daerah.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegas Achmad Fauzi.
Ia juga meminta para pejabat tidak terjebak pada pola kerja rutin. Inovasi dan kemampuan membaca perubahan dinilai penting agar kebijakan pemerintah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Fauzi, setiap program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan dan data yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat diukur serta dievaluasi.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah OPD tidak cukup hanya dilihat dari tertibnya administrasi. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program dan pelayanan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
