Jfid, BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi menempatkan diri sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan digitalisasi pemetaan kebutuhan pupuk subsidi secara presisi.
Sistem ini mampu memotret kebutuhan pupuk by name by address, lengkap dengan luasan lahan dan takaran setiap petani.
Inovasi itu dipaparkan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, saat mendampingi kunjungan Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra, dalam agenda penguatan data dan tata kelola pupuk di Pendopo Agung Bangkalan. Jumat, 21 November 2025.
Bupati Lukman menegaskan bahwa persoalan harga pupuk mahal di lapangan bukan disebabkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebab, HET telah ditetapkan secara nasional dan tidak dapat diubah.
“HET sudah pasti. Yang membedakan itu biaya pengambilan dari kios ke petani,” tegasnya.
Menurutnya, perbedaan biaya tersebut terjadi karena faktor jarak dan kesepakatan internal kelompok tani, bukan karena kebijakan pemerintah. Justru digitalisasi yang dilakukan Bangkalan ini bertujuan menghapus ruang permainan harga dan distribusi liar.
“Sekarang semua terdata: luas lahan, kebutuhan, sampai nama penerimanya. Tidak ada lagi oknum yang bisa memasukkan nama yang tidak punya lahan,” tegas Lukman.
Dari uji coba di satu kecamatan, sistem digital ini bahkan menemukan potensi penghematan subsidi hingga Rp2,5 miliar yang selama ini rawan bocor.
“Kalau tidak ada inovasi ini, dana sebesar itu mau lari ke mana? Dengan sistem ini, celah itu kita tutup,” ujarnya.
Bupati Lukman menyebut digitalisasi pupuk sebagai bagian dari upaya besar Bangkalan menuju kemandirian pangan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami tidak ingin lagi ada kelangkaan. Petani harus dapat kepastian. Bangkalan siap berada di garis depan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra, menyebut inovasi Bangkalan sebagai terobosan yang sangat relevan untuk mengatasi masalah pupuk nasional yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Dari Bangkalan muncul inovasi yang inspiratif. Ini bisa jadi barometer baru bagi Indonesia,” ujarnya.
Jekvy menegaskan persoalan RDKK selama ini menyebabkan 20–22 persen pupuk subsidi tidak tepat sasaran dan merugikan negara. Karena itu, ia memastikan Kementan mendukung penuh model digitalisasi yang diterapkan Bangkalan.
“Ini bisa diselaraskan dengan program LSD, data kependudukan, bahkan program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga memastikan semua petani berhak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi. Jika masih ada yang tidak masuk sistem atau terkendala administrasi, Kementan meminta laporan langsung.
“Tidak ada alasan petani tidak terdaftar. Laporkan, kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Terkait HET nasional, Jekvy menegaskan kembali bahwa harga pupuk subsidi tetap berada di angka Rp1.800 dan Rp1.840 untuk NPK. Adapun perbedaan harga di lapangan biasanya dipengaruhi biaya transportasi kelompok tani.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah desa untuk menyediakan kendaraan roda tiga guna menekan biaya distribusi pupuk.
Dalam kesempatan itu, Jekvy juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Lukman yang dinilai berani melakukan terobosan besar.
“Ide-ide Pak Bupati luar biasa. Kalau diterapkan konsisten, Bangkalan akan melaju pesat,” ujarnya.
