Jfid,BANGKALAN – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan menerima sejumlah keluhan dari guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap 3 tahun 2023 terkait penempatan kerja yang dinilai terlalu jauh dari domisili mereka.
Ketua PGRI Bangkalan, H. Abd Munib, mengatakan, para guru tersebut menyampaikan keluhannya langsung saat bersilaturahim ke PGRI. Mereka mengeluhkan lokasi tugas yang saling silang antarkecamatan dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
“Banyak yang penempatannya silang, ada yang dari Kamal ke Konang, dari Galis ke Tanjung Bumi, bahkan dari Tanjung Bumi ke Tragah. Penempatan seperti ini sudah berjalan sekitar tiga tahun,” ujar Munib, Senin (7/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan dampak serius, terutama pada keselamatan dan efektivitas kerja guru. Berdasarkan catatan PGRI, sudah ada dua guru yang meninggal akibat kecelakaan di perjalanan dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
“Rata-rata kecelakaan terjadi karena kelelahan dan mengantuk saat perjalanan pulang. Dua hari lalu juga ada guru yang mengalami luka parah di kaki karena kecelakaan,” ujarnya.
Munib menambahkan, penerapan e-presensi berbasis wajah dan titik lokasi kerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menambah beban bagi guru yang bertugas jauh dari rumah. Menurutnya, banyak dari mereka yang harus berangkat sejak subuh agar bisa sampai di sekolah tepat waktu.
“Aspirasi para guru ini sederhana, mereka berharap ada kebijakan mutasi ke lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Apalagi sebagian besar guru P3K tahap 3 ini perempuan yang juga memiliki tanggung jawab keluarga,” tambahnya.
PGRI, kata Munib, telah menindaklanjuti keluhan tersebut dengan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan agar dapat dicarikan solusi terbaik.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini secara resmi. Apalagi sebelumnya Pak Bupati juga meminta agar PGRI membantu menertibkan penempatan guru yang jauh agar lebih efektif,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh. Yakub, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari PGRI terkait keluhan penempatan guru P3K. Menurutnya, penempatan para guru memang disesuaikan dengan formasi yang tersedia pada saat proses rekrutmen.
“Kami sebenarnya juga ingin penempatannya sesuai domisili, tapi formasi yang ada saat itu memang di lokasi yang kosong. Jadi peserta sudah tahu posisi penempatannya sejak awal,” ujar Yakub.
Ia menjelaskan, kebijakan pemindahan atau penyesuaian lokasi kerja harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), mengingat proses pengadaan P3K dilakukan berdasarkan kebutuhan formasi di masing-masing wilayah.
“Kalau BKD mengizinkan penyesuaian sesuai domisili, tentu kami siap mendukung. Prinsipnya kami sejalan dengan keinginan Pak Bupati agar guru bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” katanya.
Kasus guru perempuan yang menjadi korban pembegalan di Kecamatan Geger, yang diketahui merupakan bagian dari P3K tahap 3, turut menjadi perhatian PGRI. Munip berharap pemerintah dapat memberi perlindungan dan perhatian lebih terhadap guru yang harus menempuh jarak jauh setiap hari.
“Selain soal tenaga dan kesehatan, keselamatan mereka juga berisiko. Karena itu, kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan,” pungkasnya.
