Jfid, BANGKALAN – Anggota Komisi V DPR RI, Safiudin Asmoro, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi V di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (24/9/2025) bersama jajaran Kementerian PUPR dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Safiudin mengatakan, selama lima tahun dirinya terus mendorong implementasi Perpres 80/2019. Namun hingga kini sejumlah proyek strategis seperti Pelabuhan Socah dan Islamic Science Park belum terealisasi.
“Saya sudah lima tahun memperjuangkan Perpres 80 ini. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda realisasi. Minimal satu proyek harus jalan,” ujarnya.
Ia juga menepis stigma bahwa masyarakat Madura menolak pembangunan. Menurutnya, kondisi tersebut hanya terjadi beberapa tahun lalu. Saat ini, kata dia, kepala daerah di Madura justru terbuka dan mendukung pembangunan.
Safiudin menyoroti pencabutan Perpres 27/2014 tentang BPWS melalui Perpres 112/2020. Sejak saat itu, tidak ada lagi intervensi pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan ekonomi Madura.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 memberi perhatian serius. Madura, khususnya Bangkalan, dinilai pantas sejajar dengan daerah lain di Jawa Timur.
“Ironis sekali kalau Bangkalan yang menjadi gerbang Gerbangkertosusila justru tertinggal. Banyuwangi saja bisa maju, kenapa Bangkalan tidak?” tegasnya.
Lebih lanjut, Safiudin mendorong agar Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, Madura memiliki potensi yang sama dengan NTB yang lebih dulu mendapat status tersebut.
“Kalau NTB bisa jadi kawasan ekonomi khusus, kenapa Madura tidak? Itu sudah wajib, bukan lagi sekadar sunah. Fardu ain bagi pemerintah pusat memberi perhatian,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk beasiswa anak tidak mampu. Langkah ini penting agar SDM lokal siap menyambut pembangunan dan industrialisasi.
