Jfid,BANGKALAN – Kasus makanan bergizi gratis (MBG) basi yang sempat viral di Bangkalan menuai sorotan tajam dari DPRD.
Imam Wahyudi, anggota Komisi IV DPRD Bangkalan dari Fraksi NasDem, menilai pola penyaluran MBG yang berjalan selama ini kurang efektif dan rawan bermasalah.
Seperti diketahui, pekan lalu ribuan nasi MBG yang dikirim ke sejumlah sekolah di Kecamatan Bangkalan, khsusunya Mlajah terpaksa tidak dimakan siswa karena sudah basi dan berbau tidak sedap.
Menyikapi hal itu, DPRD Bangkalan telah memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) serta penyedia jasa makan untuk meminta klarifikasi sekaligus mengevaluasi sistem distribusi MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
Imam Wahyudi menegaskan, kasus di Mlajah bukan mustahil hanya puncak gunung es. Dengan pola penyaluran satu penyedia untuk ribuan porsi di wilayah luas, ia khawatir daerah lain juga akan menghadapi masalah yang sama.
“Kalau sistemnya tidak segera diubah, bukan hanya Mlajah, besar kemungkinan kecamatan lain akan menghadapi kasus serupa,” ujarnya.
Karena itu, Imam mendorong agar pemerintah pusat mempertimbangkan mekanisme penyediaan serta penyaluran MBG melalui desa dengan melibatkan ibu-ibu PKK.
Cara ini menurut pandangan politisi asal Dapi IV ini lebih tepat sasaran, efektif, sekaligus bisa menghidupkan kembali peran PKK di tingkat desa.
“Setiap desa rata-rata hanya punya tiga sampai empat sekolah. Kalau penyaluran lewat desa dan dimasak oleh ibu PKK, itu jauh lebih terkontrol. Dibandingkan satu kecamatan ada satu penyedia yang harus memasak ribuan porsi, tentu rawan basi seperti kasus di Mlajah kemarin,” tegas Imam, Sabtu (20/9).
Politisi NasDem itu menilai, melibatkan PKK bukan hanya soal efektivitas penyaluran, tapi juga memberdayakan ekonomi desa. Bahan makanan bisa dipasok dari desa sendiri, sementara pengawasan bisa dilakukan lintas unsur.
“Kalau lewat PKK, mereka lebih tahu kondisi lingkungan dan anak-anak. Tetap harus ada ahli gizi yang mendampingi, ditambah pengawasan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas setiap desa. Dengan begitu, kualitas makanan terjaga setiap hari,” tambahnya.
Wahyudi juga menegaskan bahwa program besar seperti MBG seharusnya membuka ruang partisipasi warga, bukan hanya menggantungkan pada pihak ketiga skala besar.
Ia berharap Presiden Prabowo mau mendengar aspirasi dari masyarakat bawah dan segera mengevaluasi pola pelaksanaan MBG agar tujuan mulia program tersebut tidak tercoreng.
“Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan anak-anak justru menimbulkan masalah baru. Aspirasi rakyat kecil ini kami titipkan agar bisa sampai ke Presiden Prabowo,” pungkasnya.
Penulis: Syahril
Editor: Fi’ah
