Sumenep Jf.id – Dalam rapat paripurna, Selasa (2/9/2025), Fraksi PPP DPRD Sumenep menyampaikan hasil Reses III Tahun 2025 yang menyoroti berbagai persoalan penting di tengah masyarakat. Aspirasi yang dihimpun menegaskan perlunya pemberdayaan warga sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Fraksi PPP menegaskan bahwa pembangunan di Sumenep tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan pusat. Partisipasi masyarakat harus menjadi fondasi agar arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi lokal.
Bidang pendidikan menjadi sorotan utama. Banyak guru swasta yang hingga kini belum tersentuh program sertifikasi, padahal anggaran pendidikan nasional telah mencapai 20 persen dari APBN. PPP meminta pemerintah daerah memperjuangkan alokasi anggaran khusus bagi kesejahteraan guru swasta, baik melalui APBD Perubahan 2025 maupun APBD 2026. Selain itu, kondisi infrastruktur sekolah di pelosok masih banyak yang tidak layak. Kasus SDN Bataal Timur di Kecamatan Ganding yang tidak beroperasi sejak 2007 karena persoalan status tanah juga disorot tajam.
Di sektor kesehatan, Fraksi PPP menilai wabah campak yang menelan korban jiwa sekitar 20 anak merupakan peringatan serius. Dinas Kesehatan diminta lebih aktif turun ke dusun-dusun. Penambahan dokter spesialis di RS Abuya Kangean juga dianggap mendesak, mengingat banyak warga kepulauan terlambat mendapat rujukan ke RSUD Moh. Anwar.
Infrastruktur juga menjadi keluhan klasik. Jalan Raya Dungkek dari Desa Longos ke Desa Lapa Taman rusak parah dan membahayakan pengendara. Jalan penghubung antar-desa di Kecamatan Ganding dan Guluk-Guluk pun terbengkalai. Akses menuju Bandara Trunojoyo ikut rusak, sementara normalisasi sungai di Marengan dan Lapa Daya mendesak dilakukan untuk mencegah banjir. Hal yang sama terjadi di kepulauan seperti Kangean dan Sepudi, di mana jalan menuju situs-situs penting dibiarkan rusak selama bertahun-tahun. PPP menegaskan kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan harus segera diatasi.
Pada bidang ekonomi, perhatian diberikan pada keberadaan Koperasi Merah Putih yang perlu diawasi agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Nasib petani garam juga disorot, mengingat garam merupakan komoditas unggulan Sumenep. Kemacetan di sekitar Pasar belakang Masjid Jami’ akibat pedagang berjualan hingga ke badan jalan turut menjadi catatan.
Di sisi hukum dan keamanan, Fraksi PPP mengajak eksekutif, legislatif, serta aparat TNI-Polri untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Keamanan dinilai sebagai syarat utama agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan rakyat.
Melalui laporan reses ini, Fraksi PPP menekankan bahwa semua aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebatas catatan. Pemerintah daerah dituntut segera mengambil langkah konkret agar persoalan klasik Sumenep tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
