Jfid – Wacana pembubaran Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Bangkalan semakin menguat. Komisi IV DPRD Bangkalan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berencana menghapus keberadaan Korwil.
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokib, mengatakan bahwa usulan penghapusan Korwil memang berawal dari hasil pembahasan komisinya bersama Dinas Pendidikan, dan kini sudah mendapat respons dari Bupati Bangkalan.
“Memang itu usulan Komisi IV, karena ditengarai banyak permainan di Korwil. Alhamdulillah jika bupati menyepakati, khususnya setelah adanya temuan di Kecamatan Kwanyar,” ujar Rokib, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, keberadaan Korwil hanya diatur melalui peraturan bupati (Perbup) dan fungsinya sebatas mengoordinasi pendidikan di tingkat kecamatan. Namun dalam praktiknya, banyak laporan dan temuan di lapangan yang justru menimbulkan persoalan, termasuk dugaan pungutan liar.
“Korwil itu di beberapa daerah banyak permainan, banyak laporan penarikan. Sedangkan bupati menegaskan tidak boleh ada pungli. Jadi lebih tepat kalau ditangani langsung oleh dinas,” tegasnya.
Rokib menambahkan, penghapusan Korwil juga dianggap sebagai bentuk efisiensi struktural. Dengan begitu, anggaran bisa lebih terpusat ke Dinas Pendidikan tanpa terbebani pos-pos lain yang dinilai rawan masalah.
“Kalau minta anggaran, lebih elok diarahkan ke atas untuk efisiensi. Apanya yang dibutuhkan wong justru merugikan? Dari laporan kepala sekolah banyak masuk ke kami, makanya kami dorong penghapusan ini,” ungkapnya.
Meski begitu, Komisi IV tetap membuka ruang evaluasi jika di kemudian hari muncul dinamika atau gejolak setelah kebijakan pembubaran Korwil diberlakukan.
“Kalau nantinya ada plus minusnya, ya bisa dikaji ulang. Tapi saat ini usulannya jelas, Korwil lebih baik dibubarkan. Komisi IV mendukung penuh langkah Pemkab,” pungkas Rokib.
Syahril
