Jurnalfaktual.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan agar biaya politik yang mahal tidak dijadikan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD. Hal ini disampaikan menyusul adanya wacana evaluasi pilkada langsung oleh sejumlah pihak.
Bima Arya menekankan pentingnya pembahasan menyeluruh dan jangka panjang dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, mahalnya biaya politik justru harus menjadi pemicu untuk memperkuat perlembagaan partai politik dan mendorong reformasi sistem pendanaan politik secara menyeluruh.
“Jangan sampai kita sederhanakan saja, wah ini politiknya mahal, ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu, politik mahal itu dimensinya banyak sekali,” kata Bima dalam diskusi daring yang dikutip dari Kompas.com, Minggu (27/7/2025).
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung. Ia berpendapat bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD.
Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah telah mulai membahas opsi-opsi kebijakan pasca-putusan MK bersama DPR dan lintas kementerian. Ia mengingatkan agar proses revisi undang-undang tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek atau partisan. Bima Arya juga menekankan pentingnya memperkuat demokrasi dan menata ulang sistem politik.
