jfid – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan selama tahun 2024 lalu masih terbilang cukup tinggi.
Berdasarkan data dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Bangkalan, terdapat 39 kasus.
Kasusnya, meliputi pembunuhan sadis terhadap perempuan hingga pencabulan terhadap anak usia 6 tahun.
Berdasarkan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, Kopri PMII atau PMII Putri Cabang Bangkalan melakukan audiensi bersama Dinas KB P3A dan DPRD setempat.
Ketua PMII Cabang Bangkalan Abd. Holik, mengaku prihatin terhadap daerahnya ini, karena setiap tahunnya masih saja ada kasus serupa kerap terjadi, dan korbannya selalu perempuan dan anak.
Holik meminta pihak terkait, baik Dinas KB P3A maupun DPRD untuk ambil peran dan memberikan solusi, agar Bangkalan tidak tercemar dengan kasus asusila dan kekerasan lainnya terhadap perempuan.
“Kami meminta terhadap Dinas KB P3A, lakukan upaya pencegahan untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak, khususnya yang masih ada di bangku sekolah,” kata dia, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, Ketua Kopri PMII Bangkalan Mufidatul Ulum menambahkan, sinergi lintas sektor diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga yang harmonis sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
“Audiensi ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang dampak kekerasan dalam pacaran dan perkawinan anak di usia dini,” imbuhnya.
Kopri PMII Bangkalan menegaskan komitmennya dalam membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi perlindungan bagi perempuan dan anak, hal ini selaras dengan Kopri PMII Jawa Timur.
“Kami berharap inisiatif ini dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya di Bangkalan,” terangnya.
Kepala Dinas KB P3A Sudiyo mengaku, selama tahun 2024, dia sudah melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tidak hanya itu, rencana ke depan Dinas KB P3A akan terus berupaya memperkuat perlindungan anak dan perempuan di Bangkalan.
Selain itu, Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokib menyampaikan, bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Ia berharap audiensi ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut.
“Kami menyambut baik audiensi ini. PMII sebagai representasi mahasiswa memiliki pandangan kritis yang bisa menjadi masukan bagi kami dan pihak eksekutif, khususnya Dinas KB,” ucap Rokib.
Rokib juga berharap agar masukan dari audiensi ini dapat menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. “Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih pada isu ini,” tutupnya. (faiq/jfid)
