jfid – Pemerintah Indonesia telah mengusulkan pendirian dana abadi perumahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang masih tinggi di negara ini, yang mencapai 9,9 juta unit.
Melansir dari detikcom, data menunjukkan bahwa skema pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami penurunan yang signifikan.
Realisasi anggaran FLPP pada tahun 2023 hanya mencapai Rp 26,3 triliun untuk 229.000 unit rumah, turun drastis menjadi Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah pada tahun 2024, menciptakan ketidakpastian terkait kuota yang tersedia bagi pengembang.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggodok mekanisme dana abadi perumahan dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.
Konsepnya menyerupai dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP, di mana dana akan diinvestasikan dan hasil return-nya akan digunakan untuk berbagai bentuk bantuan, termasuk uang muka, KPR, pembangunan, renovasi, dan sewa hunian.
Haryo menekankan bahwa dana abadi perumahan ini bertujuan untuk memastikan akses perumahan bagi semua warga tanpa harus memiliki rumah secara fisik.
Harapannya, dengan penerapan dana abadi perumahan ini, sektor perumahan dapat mengurangi ketergantungannya pada APBN tanpa mengganggu mekanisme pasar yang sudah ada.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pembangunan perumahan di masa depan, mengatasi backlog perumahan yang ada, serta memberikan solusi yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
