jfid – Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini memutuskan untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina.
Dari 193 negara anggota, 142 negara memberikan suara mereka untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh.
Namun, resolusi ini masih harus disetujui oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjadi resmi.
Pada bulan lalu, Amerika Serikat memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan. Sebanyak 21 negara abstain dari pemungutan suara dan 9 negara memilih menentang pemberian keanggotaan kepada Palestina.
Kesembilan negara yang menolak adalah Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Amerika Serikat.
Pemungutan suara ini datang tujuh bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, dan selama periode peningkatan ketegangan antara Israel dan Palestina.
Duta Besar Israel untuk PBB mengkritik pemungutan suara ini dan menuduh Sidang Umum merusak piagam PBB.
Wakil Duta Besar AS juga menyatakan bahwa tindakan sepihak oleh PBB tidak akan memajukan solusi dua negara.
Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan klaim atas tanah dan bentrokan antara Israel dan Palestina.
Hal ini telah menjadi salah satu konflik yang paling rumit di dunia, dengan upaya dan negosiasi yang berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan solusi dua negara.
Meskipun pemungutan suara ini merupakan langkah maju bagi Palestina, masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi.
Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka akan menggunakan hak veto mereka untuk mencegah Palestina menjadi anggota penuh PBB.
Selain itu, Israel telah mengecam pemungutan suara ini dan menuduh PBB merusak piagamnya.
Ketegangan di wilayah tersebut masih berlanjut, dan tantangan besar masih ada dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina.
Namun, pemungutan suara ini menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan ini mungkin membuka jalan bagi solusi dua negara di masa depan.
